Polisi Tetapkan Mantan Kades dan Bendahara Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Rancang Welak, Manggarai Barat

  • Bagikan

( Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Rancang Welak, Manggarai Barat, foto : Dion Damba )

DetikFlores.Com || Labuan Bajo – Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Manggarai Barat telah menetapkan Mantan Kepala Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, periode 2014-2018, BB (53) dan Mantan Bendahara Desa Racang Welak, periode 2014-2018, YB (36) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Desa (DD) Tahun 2017-2018, Rabu (16/6/2021).

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Bambang Hari Wibowo, S.I.K., M.Si. didampingi Kasat Reskrim IPTU Yoga Darma Susanto, S.Tr.K. mengungkapkan bahwa keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Tahun 2017—2018.

Pada Tahun Anggaran 2017, Desa Racang Welak mendapat alokasi dana Desa sebesar Rp 778.289.321;- tetapi mereka melakukan pembayaran fiktif untuk beberapa item pengeluaran seperti pembayaran HOK dan biaya pembelian dan pengangkutan material lokal.

“Bukti–bukti yang dicantumkan dalam dokumen pertanggungjawaban, sebagiannya tidak sesuai dengan fakta/kondisi yang sebenarnya,” ungkap Kapolres Manggarai Barat.

Lebih lanjut, Perwira lulusan Akpol Angkatan 2000 ini menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk beberapa item pekerjaan antara lain, pekerjaan fisik berupa pembangunan drainase dan tanggul penahan tanah, pembangunan MCK dan pembangunan jalan telford, yang tersebar di beberapa dusun di Desa Racang Welak.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2018, Desa Racang Welak kembali mendapatkan alokasi dana Desa sebesar Rp 1.110.784.000;- Dana tersebut digunakan untuk beberapa item pekerjaan dan pembiayaan lain, pekerjaan pembangunan PLTA di Dusun Wae Dangka, pembangunan drainase, bantuan lantai rumah sehat untuk fakir miskin, bantuan insentif kader posyandu, belanja pemberian makanan tambahan, bantuan beras untuk disabilitas, pengadaan benih sayur, pengadaan ternak, dan pengadaaan sound system.

“Dari dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Desa, baik untuk Tahun Anggaran 2017 maupun Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh bendahara Desa, ditemukan adanya indikasi penyimpangan antara lain:  Pertama, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan belanja fiktif pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Kedua, ditemukan kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan pembangunan PLTA Tahun Anggaran 2018 dan ditemukan penggelembungan belanja bahan non lokal untuk pembangunan PLTA Tahun Anggaran 2018,” jelasnya.

AKBP Bambang Hari Wibowo, S.I.K., M.Si. juga menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan dana Desa, yang bertanggungjawab dalam hal pembayaran adalah bendahara Desa atas perintah dan persetujuan Kepala Desa.

“Dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil, ditemukan adanya kekurangan volume pada item pekerjaan drainase  dan TPT, demikian juga hasil pemeriksaan pekerjaan PLTA oleh Ahli Elektro, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan,” ujar Kapolres.

  • Bagikan